“Commentator Society”

Istilah tersebut awalnya saya gunakan ketika saya dan istri menyaksikan sebuah pertandingan di event Piala Dunia tahun lalu melalui televisi. Seketika saja muncul istilah tersebut dalam benak saya ketika mendengar dan menyaksikan banyak orang berkomentar mengenai pertandingan tersebut seolah-olah memiliki informasi dan data yang komplet, up to date dan akurat yang bisa menjadi dasar analisis dan akhirnya menjadi sebuah output: komentar.

Well, meski aneh namun tidak jadi persoalan mengingat itu hanyalah sebuah pertandingan. Tapi kalau mau dilihat sebenarnya perilaku demikian bisa ditemukan dalam hampir setiap kejadian, isu maupun situasi. Ya… mudah untuk berkomentar seolah sudah menjadi ciri sebagian besar masyarakat kita. Kenapa saya bilang masyarakat kita? Bukan berarti masyarakat di negara lain tidak demikian. Apakah di negara lain juga demikian tentu saya tidak tahu. Lantas kenapa saya menyebut masyarakat kita? Ya karena saya tinggal di negara ini dan bergaul dalam masyarakat ini pula.

Secara pribadi saya menilai bahwa sejak runtuhnya era Orde Baru orang seperti kuda liar lepas dari kekang. Semula sangat berhati-hati dalam beropini, takut-takut dan sembunyi-sembunyi. Begitu era reformasi seolah tanpa kendali “kuda liar” ini lepas begitu saja. Orang berlomba-lomba berbicara, beropini, menyampaikan pendapat. Sah-sah saja memang…. asal berkualitas tentunya, bukan asal bunyi!

Media dan pemasar tampaknya juga menangkap indikasi ini. Tengok saja beberapa media cetak yang menyediakan kolom untuk mengirimkan komentar melalui SMS mengenai topik-topik tertentu atau dalam sebuah pertandingan olah raga yang disiarkan melalui televisi tersedia running text bagi komentar yang dikirim melalui sms. Atau acara dengan genre berita yang mengajak penonton turut memberikan komentar.

Sekali lagi bukannya saya menilai bahwa berkomentar atau berpendapat itu tidak pantas. Tapi pertanyaannya adalah kualitas dari pendapat dan komentar yang diutarakan itu sendiri. OK lah orang bisa bilang ini era demokrasi, tanpa bermaksud membatasi kebebasan sekali lagi penekanan saya adalah jangan sampai kita jadi bodoh karena biasa “asbun” dengan alasan “demokrasi”.

Lihat bagaimana masyarakat ketika dalam wawancara singkat dan random oleh stasiun televisi tertentu misalnya, ditanya pendapatnya mengenai suatu isu tertentu. Bukannya menolak jika tidak merasa kompeten terhadap isu tersebut namun nyatanya lebih memilih menjawab meskipun dangkal. Jelas sekali yang bersangkutan tidak cukup memiliki informasi yang memadai mengeanai isu tersebut. Jangankan menganalisa, kalau informasi saja tidak memadai mau analisa darimana?

commentaror society

Pendapat dan Komentar 'asbun' hanya menghasilkan debat kusir tak berujung tanpa makna dan tanpa solusi

Herannya lagi bagaimana mungkin seseorang bisa berceloteh panjang lebar mengenai segala macam topik mulai dari politik, ekonomi, kewirausahaan, hukum, teknologi, budaya bahkan hingga kebijakan militer sekalipun. Saya sendiri penganut “paham” spesialis; lebih baik menguasai satu bidang secara mendalam ketimbang banyak bidang tapi dangkal. Karenanya saya juga lebih menghargai orang-orang “spesialis”

Budaya “commentator society” ini juga kemudian memunculkan begitu banyak profesi “pengamat” yang latar belakang dan dasar argumennya kebanyakan tidak jelas. Setali tiga uang dengan pernyataan saya di paragraf sebelumnya; bagaimana bisa seseorang hari ini muncul di media dengan status “pengamat politik’ kemudian beberapa waktu kemudian berganti menjadi “pengamat ekonomi”.

Bicara dan berpendapat boleh saja, tapi kalau dasarnya tidak jelas demikian pula analisanya maka lebih baik diam ketimbang membentuk persepsi masyarakat yang tak karuan. Bukannya memberi solusi atau setidaknya pencerahan, sebaliknya memperkeruh suasana. Akhirnya yang muncul tak lebih dari debat kusir, dan debat macam inilah yang malah pernah di bawa ke panggung oleh salah satu stasiun televisi yang “terlebay mengabarkan”.

Bicara soal stasiun televisi, belakangan ini presenter berita utamanya juga makin tidak mutu. Ketika mewawancarai narasumber terkait isu yang sedang hangat misalnya, nampak sekali mereka sekedar menjual kehebohan dengan lagak “menyerang” si narasumber agar tampalk lebih “seru”, tak peduli bahwa pertanyaan yang mereka ajukan tidak lagi valid karena telah terbantah oleh klarifikasi sebelumnya. Alih-alih tampak pintar justru keliatan bodohnya.

Bukan hanya itu, mereka seolah lupa akan tanggung jawab moral bahwa tindakan mereka bisa dengan mudah membentuk persepsi dan opini masyarakat. Toh faktanya tidak semua orang bisa bersikap kritis dan analitis terhadap tayangan televisi dan proses pembentukan opini.

Makin berkembangnya teknologi infokom utamanya via internet juga sekaligus memberi jalan bagi “commentator society” ini. Lihat saja bagaimana orang dengan mudah berceloteh dan berkomentar terhadap isu-isu tertentu ala kadarnya. Seolah lebih fokus pada tujuan menyampaikan pendapatnya ketimbang menjadikan pendapat dan suaranya itu memiliki bobot dan kualitas.

Tengok juga situs berita seperti Yahoo News misalnya, berapa banyak orang yang ‘asbun’ dalam berkomentar. Tak ada isinya, tak berbobot, yang penting komentar….

Ambil saja satu contoh ketika Yahoo News mengutip berita dari BBC bahwa “Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, India dan Autralia adalah surga bagi para pebisnis pemula maupun yang sudah profesional”. Lucunya komentar-komentar yang muncul bernada sinis, rata-rata justru berpendapat bahwa Indonesia surga bisnis bagi yang punya duit.

Padahal kalau mau dicari dulu informasi dari sumber asalnya baik di BBC World Service maupun The GlobeScan sebagai pelaksana survei bisa diketahui metode survei dan kuesionernya.

Coba tengok pertanyaannya pada situs The GlobeScan. Jika merujuk pada pertanyaan-pertanyaan tersebut saya pikir wajar kalau Indonesia memperoleh point yang cukup tinggi. Faktanya banyak bakat-bakat pengusaha pemula yang muncul dan bertumbuh dengan subur di Indonesia. Apa itu mungkin terjadi jika kreativitas tidak dihargai di negeri ini?

Di negeri ini juga tidak sulit memulai usaha. Nyatanya banyak pengusaha bisa yang memulai usaha tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu. Bayangkan kalau orang harus ijin dulu sebelum berusaha, ya kalau untung…. kalau tidak bagaimana? Tengok juga ibu-ibu yang bisa memulai usaha katering atau kue dengan menawarkan ke tetangga-tetangga sebelum akhirnya menjadi usaha formal. Bagaimana seandaikan mereka ini harus mengurus ijin usaha dan diuji dulu produknya di Depkes untuk mendapat ijin? Ya kalau laku… kalau tidak?

Saya sendiri sebagai pengusaha pemula merasakan bahwa Indonesia sangat ramah dalam memberi kesempatan untuk memulai usaha. Banyak orang yang tidak percaya kalau saya tidak pernah “nyogok’” instansi pemerintahan. Ya silakan, itu pendapat Anda tapi saya bicara fakta berdasar pengalaman pribadi. Bagaimana dengan pengusaha profesional? Saya tak bisa menjawabnya karena saya belum merasa sebagai pengusaha profesional. Kalau saya jawab maka sama saja ikutan ‘asbun’.

Terus terang kalau mengacu pada kuesioner The GlobeScan kemudian orang memberi point negatif, menurut saya yang bersangkutan cuma manusia pemalas dan manja saja. Belum mencoba sudah berpersepsi negatif. Mungkin juga lebih suka berkomentar “asbun” dimana-mana ketimbang mencoba berusaha.

Masalah eksekusi TKI baru-baru ini juga demikian. Semua orang berkomentar lantang. Saya sendiri sungguh bersimpati kepada keluarga korban, tentu berat dan sakit sekali bagi mereka untuk menerima kondisi ini. Itu saya bisa pahami.

Yang saya tidak pahami adalah bagaimana orang bisa berpendapat dan memberi komentar padahal belum tahu persis fakta yang terjadi selama ini. Saya sendiri memilih diam tidak pro manapun, karena toh fakta yang sesungguhnya saya tidak tahu.

Orang mungkin berpikir bahwa sikap diam dan tidak berpendapat adalah tidak peduli. Sebaliknya bagi saya, pertama saya selalu berpegang bahwa apapun yang saya pikirkan, ucapkan dan lakukan harus dipertanggung jawabkan pada Tuhan. Kalau saya tidak cukup punya informasi kemudian ‘asbun’ saja bagaimana ketika dimintai pertanggung jawaban nantinya?

Kedua, saya justru berpikir bahwa orang-orang yang ‘asbun’ ini tidak punya rasa simpati pada keluarga korban. Bagaimana tidak, mereka dalam kondisi sakit dan marah. Kondisi yang boleh dibilang tidak stabil secara emosional namun dengan komentar-komentar ‘asbun’ dari orang lain itu persepsi mereka kemudian seolah diarahkan untuk menyalahkan pihak tertentu. Kemarahan mereka bukan dipadamkan dengan penghiburan yang menenangkan namun justru semakin dibakar.

Kalau saya harus berpendapat pada kasus tersebut, setidaknya saya melihat ada beberapa hal yang harus dipisahkan;

  1. Prosedur pengiriman nakerwan yang bersangkutan.
  2. Kasus yang melibatkan nakerwan itu sendiri (antara yang bersangkutan dengan yang mempekerjakan).
  3. Aturan hukum pemerintah Arab Saudi dan kebijakannya yang menyangkut hubungan dengan Indonesia.
  4. Upaya-upaya yang telah dan semestinya dilakukan oleh pemerintah RI.

Keempat hal tersebut memang berhubungan namun tidak lantas bisa dicampur adukkan begitu saja dalam memberikan penilaian atau pendapat.

Misalnya tidak tepat kalau terhadinya eksekusi itu begitu saja dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Pertama, kasus itu terjadi antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakan jadi tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan pemerintah.
Kedua, kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam menjatuhkan hukuman juga belum tentu bisa dicampuri negara lain. Toh kitapun seringkali berang ketika pengadilan kita menjatuhi hukuman kepada WNA kemudian pemerintah yang bersangkutan turut campur.

Bahwa bisa jadi pemerintah tidak maksimal mengupayakan, tentu terbuka adanya kemungkinan itu. Hanya saja tidak bisa mencampuradukkan semuanya begitu saja. Namun faktanya itulah yang terjadi di masyarakat.

Media pun tak jauh berbeda, berita sudah bukan lagi penyampai informasi. Sebaliknya berita dan media hanya alat untuk mengarahkan dan membentuk persepsi masyarakat.

Mungkin orang menganggap enteng fenomena “commentator society” ini. Tapi bagi saya fenomena ini menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang sakit dan malas. Betapa tidak, moral dan intelektual manusia bisa tergerus hanya karena komentar-komentar tak bermutu ini. Selain memancing pertikaian juga membentuk budaya malas; malas mencari informasi dan malas melakukan analisa.

Ketika diingatkan bahwa kita harus bertanya pada diri sendiri apakah keberadaan kita di sebuah komunitas memberi dampak positif atau sebaliknya? Jika justru memberi dampak negatif maka sudah selayaknya kita menarik diri dari komunitas itu. Hal yang sama bisa diterapkan dalam berkomentar; apakah komentar dan pendapat kita memberi kontribusi positif atau sebaliknya?