The Wicaksonos™

Ketika reputasi sebuah organisasi terpuruk akibat penyimpangan nilai, perhatian umumnya hanya tertuju pada sikap pucuk pimpinan, struktur formal dianggap sebagai penentu tunggal. Seolah-olah masa depan organisasi hanya bergerak dari atas ke bawah. Namun di dalam organisasi yang sama, tidak jarang ada individu-individu yang reputasinya tetap utuh. Namanya tidak ikut tercemar sekalipun dinarasikan lewat framing tertentu, bahkan tetap bertahan pula ketika nilai organisasi tempatnya bekerja dipertanyakan.

Fenomena ini tak bisa sekadar dilihat sebagai persoalan karakter pribadi. Karena sebenarnya sudah menyentuh soal distribusi kekuasaan dalam organisasi yang tidak selalu terlihat.

Cukup sering saya mengingatkan bahwa sebuah organisasi modern hampir tidak pernah rusak/runtuh akibat satu keputusan besar saja. Pelemahan organisasi terjadi lewat pergeseran-pergeseran kecil yang berlangsung terlalu lama. Bentuk klasiknya antara lain seperti standar yang diturunkan demi target, prosedur yang dilonggarkan atas nama efisiensi, kritik yang dipendam karena takut dianggap tidak loyal. Visi dan misi resmi organisasi tetap terpajang dimana-mana, tetapi praktiknya sudah jauh bergerak sekadar mengikuti insentif dan relasi kekuasaan.

Dalam situasi seperti itu, kekuasaan formal tidak selalu menjadi penentu atas segalanya. Ada jenis kekuasaan lain yang bekerja lewat kredibilitas, konsistensi maupun reputasi. Mereka inilah yang memainkan peran sebagai penjaga nilai organisasi.

Perlu diingat bahwa reputasi yang langgeng bukan selalu lahir sebagai hasil dari posisi moral yang dramatis. Seringkali justru reputasi yang demikian ini tumbuh dari keputusan-keputusan yang tidak berubah bahkan ketika tekanan meningkat. Ketika dihadapkan pada peluang memodfikasi laporan kerja agar performa terlihat lebih baik dibanding kenyataan, pilih tidak dilakukan. Saat dihadapkan pada situasi dimana prosedur bisa disimpangi demi memudahkan diri sendiri, namun juga tidak dilakukan. Ketika arah rapat bergeser mengikuti preferensi atasan, standar profesionalnya tidak lantas ikut bergeser.

Dari luar, kesemuanya itu mungkin terlihat sebagai pilihan teknis. Namun dalam praktik organisasi, pola semacam ini telah membangun sesuatu yang lebih besar yaitu kepercayaan. Dan kepercayaan, dalam jangka panjang sejatinya merupakan bentuk kekuasaan tanpa struktur formal.

Seseorang yang reputasinya teruji dalam berbagai peristiwa dan kesempatan justru jarang sekali memegang jabatan tertinggi dalam struktur formal. Namun dalam situasi krisis, pendapatnya dicari. Dalam keputusan yang sensitif, ia dilibatkan. Bukan karena aturan mengharuskannya, tapi karena orang lain menganggap suaranya layak didengar. Dalam kondisi demikianlah, reputasi berubah menjadi daya tawar.

Di dalam organisasi yang nilainya menyimpang, daya tawar semacam memang ini tidak otomatis mengubah arah besar kebijakan. Namun ia dapat memengaruhi batas penyimpangan. Ia bisa memperlambat keputusan yang terlalu jauh menyimpang. Ia juga bisa menjaga standar di unit kerja tertentu. Ia dapat mencegah normalisasi praktik yang berisiko.

Inilah bentuk kekuasaan yang tidak tercatat dalam bagan struktur. Seringkali kekuasaan semacam ini jauh lebih didengar dan dihormati dibanding kekuasaan struktural. Karena selain kekuasaan struktural hanya sebatas waktu, juga tidak selalu ada jaminan setia pada nilai organisasi. Sedangkan kekuasaan yang lahir karena reputasi dan nilai akan terus bertahan selama individu yang bersangkutan bersedia mempertahankannya.

Siapapun yang sudah cukup lama mengamati dan terlibat dalam organisasi akan menyadari, bahwa konflik organisasi sebenarnya bukan hanya pertarungan antarjabatan. Lebih dari itu sejatinya konflik organisasi merupakan pertarungan antara logika insentif (reward) dan logika profesional. Logika insentif mendorong individu menyesuaikan diri demi posisi maupun keamanan personal. Sedangkan logika profesional menuntut konsistensi terhadap standar. Reputasi lahir dari keberanian memilih logika jenis kedua secara konsisten. Karena itu reputasi bukan sekadar citra, melainkan konsekuensi dari posisi profesional yang dipertahankan secara konsisten..

Namun demikian kekuasaan semacam ini tetap memiliki paradoksnya sendiri.

Reputasi yang kuat bukan hanya membatasi penyimpangan internal organisasi. Namun juga bisa memperpanjang legitimasi eksternal organisasi yang menyimpang. Ketika publik masih mengenal adanya figur yang dipercaya di dalamnya, kritik terhadap institusi sering disertai penyeimbang: setidaknya masih ada orang baik di sana. Kalimat itu mungkin saja terdengar sebagai penghiburan sederhana, tapi implikasinya besar. Kepercayaan terhadap individu mengalir menjadi toleransi terhadap institusi.

Bagaimana mekanisme ini bekerja? Harus selalu diingat bahwa pihak eksternal organisasi (stakeholders) tidak selalu memiliki akses informasi penuh terhadap seluruh dinamika internal organisasi. Mereka membaca institusi melalui representasi. Ketika representasi yang paling terlihat adalah figur berintegritas, persepsi terhadap organisasi ikut tertahan. Reputasi individu menjadi jangkar psikologis yang menunda penilaian lebih kompleks terhadap organisasi secara keseluruhan.

Pada situasi seperti ini reputasi pribadi tidak lagi hanya menjadi penahan arus internal. Namun telah berubah menjadi penyangga legitimasi eksternal. Organisasi yang seharusnya dipaksa berbenah lebih cepat untuk menghindar dari kondisi ambruk  justru memperoleh jeda tambahan karena masih ditopang oleh nama-nama yang dipercaya.

Terkadang ada pandangan tertentu yang menyederhanakan situasi ini menjadi tuduhan kolusi. Namun penyederhanaan semacam itu artinya telah gagal membaca kenyataan bahwa tidak semua kekuasaan bekerja lewat keputusan besar. Faktanya, sebagian individu tetap bekerja melalui batas yang dijaga dalam ruang tanggung jawab masing-masing.

Namun reputasi sebagai kekuasaan juga bukan tanpa batas.

Selama individu masih dapat menggunakan pengaruhnya untuk menjaga standar dan mencegah penurunan nilai yang lebih jauh, reputasi akan berfungsi sebagai penahan arus. Ketika ruang itu menyempit hingga setiap keputusan menuntut penyesuaian yang mengikis prinsip, kekuasaan non formal akan kehilangan artinya. Ia tidak lagi menjadi sumber pengaruh, namun sekadar nama baik yang tidak mampu mengubah arah.

Pada tahap itu, reputasi tidak cukup untuk memberi arti pada keberadaan seseorang di dalam organisasi. Kekuasaan tanpa batas yang dijaga berubah menjadi kebiasaan menyesuaikan diri.

Reputasi bisa menjadi bentuk kekuasaan informal di tengah konflik nilai. Keberadaannya memberi pengaruh tanpa jabatan tertentu, memberi suara tanpa perlu menguasai struktur formal. Tetapi kekuasaan semacam ini hanya bertahan selama ia tidak dipisahkan dari standar yang melahirkannya. Ketika standar itu runtuh, reputasi tidak lagi menjadi sumber daya. Tanpa itu, reputasi hanyalah sisa-sisa kepercayaan yang telah kehilangan daya.