Kritik, Kepatuhan, dan Pembalikan Penilaian Etis

Abstrak

Literatur tentang kritik publik dan kemarahan moral umumnya berfokus pada kondisi yang memicu ekspresi kritik atau emosi kolektif, sementara relatif kurang memberi perhatian pada mekanisme sosial yang membatasi arah kemarahan tersebut. Artikel ini mengajukan argumen bahwa kesopanan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan kemarahan moral dalam ruang publik, dengan mengalihkan evaluasi etis dari konsekuensi kebijakan ke etika berbicara pengkritik. Melalui analisis konseptual terhadap relasi antara kritik akademik, aksi protes, dan kritik satir, tulisan ini menunjukkan adanya pembalikan urutan penilaian moral: gaya komunikasi diperlakukan sebagai indikator etis utama, sementara perbuatan kebijakan yang berdampak luas kerap luput dari respons sebanding. Dengan mengembangkan konsep kesopanan sebagai peredam kemarahan moral, artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana kepatuhan sosial dapat diproduksi tanpa paksaan langsung serta bagaimana ruang publik dapat tampak stabil secara moral namun lemah secara korektif.

Kata kunci: kesopanan, kemarahan moral, kritik publik, kepatuhan sosial, etika politik, kekuasaan.

1. Pendahuluan: Masalah Arah Kemarahan Moral

Dalam teori ruang publik deliberatif, kritik rasional diposisikan sebagai mekanisme korektif utama terhadap kekuasaan (Habermas, 1989, 1996; Dryzek, 2000). Kritik memungkinkan kebijakan diuji dan legitimasi dinegosiasikan ulang. Namun praktik sosial menunjukkan paradoks: kritik yang memenuhi standar rasionalitas dapat diabaikan tanpa konsekuensi berarti, sementara kritik lain memicu reaksi moral yang intens meski tidak berujung pada koreksi kebijakan. Perbedaan ini menandai persoalan yang belum terjelaskan secara memadai: apa yang mengarahkan kemarahan moral publik.

Artikel ini berangkat dari pengamatan bahwa norma kesopanan memainkan peran sentral dalam membentuk evaluasi moral. Kesopanan tidak hanya mengatur interaksi, tetapi membatasi kritik yang dianggap sah secara etis. Dengan demikian, kesopanan berpotensi berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur arah kemarahan moral, bukan sekadar pelumas sosial (Goffman, 1967; Elias, 2000).

2. Kritik Publik dan Batas Respons Kekuasaan

Kritik terhadap kebijakan lazim disalurkan melalui kajian akademik, laporan kebijakan, dan aksi protes—medium yang secara normatif dianggap sah. Literatur deliberatif mengasumsikan kritik semacam ini memiliki potensi korektif (Habermas, 1996). Namun, kritik rasional kerap tidak memicu dialog atau revisi kebijakan. Keheningan terhadap kritik rasional menandakan bahwa masalah utama bukan kualitas argumen semata, melainkan mekanisme respons yang menentukan apakah kritik diperlakukan sebagai tuntutan koreksi atau ekspresi yang dapat diabaikan (Fraser, 1990).

3. Komedi, Simbolisme, dan Intensifikasi Reaksi Moral

Reaksi kontras muncul ketika kritik disampaikan melalui panggung komedi atau bentuk seni lainnya. Kritik lewat panggung komedi memicu reaksi moral lebih intens dibanding kritik akademik, meski substansinya sepadan. Evaluasi moral publik, dengan demikian, tidak hanya bergantung pada isi kritik, tetapi pada gaya komunikasi dan simbolisme (Billig, 2005). Panggung komedi mengguncang simbol penghormatan yang menopang jarak hierarkis dan ketertiban simbolik (Bakhtin, 1984; Alexander, 2011). Akibatnya, kemarahan diarahkan pada pelanggaran kesopanan alih-alih pada kebijakan yang dikritik.

4. Kesopanan sebagai Mekanisme Pengaturan Kemarahan Moral

4.1 Kesopanan dan Transformasi Fungsionalnya

Kajian klasik memandang kesopanan sebagai strategi linguistik (Brown & Levinson, 1987) atau ritual interaksi (Goffman, 1967) yang menjaga harmoni. Dalam praktik ruang publik, kesopanan tampak beroperasi sebagai filter evaluasi moral: kritik bernada santun masih ditolerir meski tak membuahkan perubahan, sementara kritik yang dipersepsi melanggar adab cepat diposisikan sebagai masalah etika. Perhatian publik pun seketika bergeser dari akibat kebijakan ke etika berbicara.

4.2 Pembalikan Urutan Penilaian Etis

Sebagai ilustrasi urutan penilaian, relasi mens rea–actus reus dalam hukum pidana menempatkan niat selalu diuji melalui perbuatan dan akibatnya. Urutan ini membatasi spekulasi moral. Dalam ruang publik, urutan tersebut kerap terbalik: asumsi niat dibaca dari gaya komunikasi menjadi pemicu kecaman, sementara akibat kebijakan kehilangan prioritas evaluatif. Dengan demikian, gaya komunikasi diperlakukan sebagai indikator etis utama.

4.3 Pengalihan Sasaran Kemarahan

Kesopanan tidak menghapus kemarahan, melainkan mengalihkannya. Kemarahan yang berpotensi mengarah ke struktur kekuasaan dialihkan ke sasaran yang lebih aman—pengkritik dan gaya komunikasinya. Pengalihan ini menstabilkan tatanan simbolik tanpa menantang kebijakan (Bourdieu, 1991).

4.4 Komedi sebagai Gangguan Ketertiban Simbolik

Kritik lewat panggung komedi memicu kecaman karena mengganggu ketertiban simbolik dan jarak hierarkis (Bakhtin, 1984; Alexander, 2011). Ini menjelaskan mengapa kritik akademik dapat diabaikan tanpa krisis legitimasi, sementara kritik dalam bentuk komedi memantik penghakiman moral.

4.5 Produksi Kepatuhan Sosial

Akumulasi pengalaman—kritik rasional diabaikan dan kritik “tidak sopan” disanksi—menghasilkan pembelajaran sosial. Warga belajar bahwa bersuara keras berisiko dan tidak efektif. Kepatuhan yang muncul merupakan adaptasi rasional, bukan persetujuan substantif (Weber, 1978; Scott, 1990).

5. Kepatuhan Sosial dan Pembelajaran Keacuhan

Keacuhan publik kerap disalahartikan sebagai apati. Artikel ini memandangnya sebagai respons adaptif terhadap struktur evaluasi moral yang menghukum gaya komunikasi dan mengabaikan substansi. Dalam kerangka legitimasi dan kekuasaan simbolik, bahasa dan kesopanan membentuk batas kritik yang sah (Bourdieu, 1991; Tyler, 2006).

6. Implikasi bagi Teori Demokrasi dan Etika Publik

Konseptualisasi kesopanan sebagai pengatur kemarahan moral menantang asumsi bahwa stabilitas moral menandakan konsensus sehat. Stabilitas dapat mencerminkan depolitisasi etika. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan berbicara formal, tetapi oleh cara kritik diperlakukan secara moral (Mouffe, 2005; Rancière, 2010).

7. Penutup

Arah kemarahan moral publik dibentuk oleh norma kesopanan yang mengalihkan evaluasi dari akibat kebijakan ke etika berbicara. Dengan memahami kesopanan sebagai mekanisme pengaturan kemarahan moral, menjadi jelas bagaimana ruang publik dapat tampak stabil secara moral namun lemah secara korektif. Kerangka ini membuka agenda riset lanjutan tentang regulasi moral, simbolisme, dan kepatuhan dalam berbagai konteks.

 

Daftar Pustaka

Alexander, J. C. (2011). Performance and power. Polity Press.
Bakhtin, M. (1984). Rabelais and his world. Indiana University Press.
Billig, M. (2005). Laughter and ridicule: Towards a social critique of humour. Sage.
Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.
Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press.
Dryzek, J. S. (2000). Deliberative democracy and beyond. Oxford University Press.
Elias, N. (2000). The civilizing process (Rev. ed.). Blackwell.
Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere. Social Text, (25/26), 56–80.
Goffman, E. (1967). Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior. Anchor.
Gould, D. B. (2009). Moving politics: Emotion and ACT UP’s fight against AIDS. University of Chicago Press.
Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. MIT Press.
Habermas, J. (1996). Between facts and norms. MIT Press.
Jasper, J. M. (2011). Emotions and social movements. Routledge.
Mouffe, C. (2005). On the political. Routledge.
Nussbaum, M. C. (2016). Anger and forgiveness. Oxford University Press.
Rancière, J. (2010). Dissensus: On politics and aesthetics. Continuum.
Scott, J. C. (1990). Domination and the arts of resistance. Yale University Press.
Turner, J. H., & Stets, J. E. (2006). The sociology of emotions. Cambridge University Press.
Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law (2nd ed.). Princeton University Press.
Weber, M. (1978). Economy and society. University of California Press.